Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPR akan berusaha memasukkan unsur dari Kepolisian dan Kejaksaan ke dalam Pimpinan KPK. Dua unsur penegak hukum itu dinilai penting untuk pemberantasan korupsi.
“PDIP sejak awal menginginkan koordinasi antarpenyidik. Polisi dan jaksa masuk,” ujar anggota Fraksi PDIP Eva Sundari kepada wartawan, Selasa (15/11/2011).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, unsur dari kepolisian dan kejaksaan harus masuk karena pemberantasan korupsi memerlukan sinergi dengan aparat pengak hukum lain. Dalam hal ini termasuk dengan aparat di daerah.
“Pertama, kegagalan penanganan korupsi karena tidak adanya kepemimpinan atau koordinasi. Kedua, prevention harus dikencengin. Ini akan butuh kerjasama dengan penyidik lain terutama yang punya kaki di daerah-daerah,” terang Eva.
Menurut Fraksi PDIP, saat ini KPK tidak memiliki kaki di daerah. Untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerah diperlukan kepolisian dan kejaksaan.
“Ini untuk skema prevention. KPK kan gak ada kaki di daerah,” terangnya.
Siang ini Komisi III dijadwalkan akan menggelar rapat internal. Rapat akan membahas jadwal wawancara capim KPK. “Hari ini mau dirapatkan jam 14.00 WIB,” imbuhnya.
(her/lrn)

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: